tugas kepala daerah. peraturan daerah atau peraturan kepala daerah? B. tugas kepala daerah

(1) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui asisten perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok pelayanan staf untuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan. 3. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya. Kepala Bagian: Rp 39. Sedangkan Bidang Anggaran fungsinya adalah : 1. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Tugas Penjabat (Pj. Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. Tugas Kepala Daerah: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; g. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat beserta perubahannya, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe-A. Kemudian, dalam Pasal 25 & 26 kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur, Bupati atau Wali kota dalam menyusun kebijakan dan mengoorDinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Tugas dan kewenangan Kepala Daerah dilengkapi dengan kewajiban yang harus dijalankan oleh Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam. (Pelaksana Tugas) 11 Mei 2021 24 September 2023: Kabupaten Ngawi. Adanya inkonsistensi norma, kekaburan norma, dan perbedaan tafsir atau sebutan Pejabat. Kepala Urusan. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran yang melimpahkan kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, maka kepala daerah dapat menetapakn bendahara penerimaan pembantu, yang tugas dan wewenangnya sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan yang ditetapkan kepala daerah. 25/99 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pelaksana Tugas. Merujuk Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah mempunyai tugas: memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: a. URAIAN TUGAS KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK. menyusun DPA-SKPD;. w. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus dan berbentuk badan, kantor,. efektivitas tugas-tugas Kepala Daerah tahun 2017 menemukan bahwa kualitas komunikasi yang baik antar staf protokoler merupakan kunci keberhasilan terjadinya koordinasi yang baik dan efektif, selain itu efektivitas pelaksanaan tugas protokoler Kepala Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan protokoler Kepala Daerah tersebut. Bagian Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Peranan Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya. (3) Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasitentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah ibadah; u u 3 11. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan. pembentukan Perda; b. Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian Dan Admnistrasi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Merujuk buku Aku Warga Negara Indonesia (Depdiknas 2009), DPRD mempunyai fungsi legislatif, sementara kepala daerah menjalankan fungsi eksekutif. NOMOR 19 TAHUN 2010. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Propinsi, Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Istilah-istilah tersebut biasa terdengar ketika kepala daerah. 1. MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Sebelas kepala daerah di Sulawesi Selatan dipastikan tak akan menghabiskan masa jabatan mereka hingga 2026. B. o Pasal 8 huruf h menyatakan bahwa biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk melakukan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA. Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali. pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. Pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 2 Manullang, 1983. Tugas yang diemban oleh kepala daerah diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub. (3) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalamTugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala Biro. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang emerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankanP tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan. adalah tentang pemberhentian kepala daerah. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka. Penyelenggara pemerintahan daerah di Indonesia ialah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. (2) Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sebagai pengganti sementara kepala daerah, penjabat bertugas menggantikan peran kepala daerah. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. atau pelaksana tugas kepala daerah. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan. Wali kota memiliki adalah kepala daerah yang menjabat di wilayah kota administrative/kota madya. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. 2. tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Jakarta: Pembangunan. A. Kepolisian Daerah. Ketentuan pemilihan wali kota diatur dalam UU No. Pasal 34 (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah. Membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta memberikan dukungan teknis dan. Sedangkan tugas dan wewenang dari wakil kepala daerah diatur dalam pasal 66 UU ayat (1) UU No. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan. TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Sebagai KPM, Kepala Daerah tidak membagi kewenangannya dengan KPM lainnya, sementara dalam RUPS, Kepala Daerah sebagai pemegang saham tergabung dalam RUPS bersama pemegang saham lainnya. Berikut. Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pengelolaan keuangan. Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah; serta c. Penjabat (Pj) Kepala Daerah. ” “Terkait dengan jenis wewenang yang dipikul oleh Wakil Kepala Daerah sebagai orang yang membantu tugas Kepala Daerah, karena jika menurut teori, wakil adalah bawahan maka wewenang yang dimiliki wakil kepala daerah adalah mandat. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 2. - 6 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan. BAB III. 3. Pasal 9 (1) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut: a. Penjabat Kepala Daerah dari Anggota TNI atau Polri. Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas. S ebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. masa jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan 3. Plt Ketua DPRA, Safaruddin. UU No. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah; f. Mengajukan rancangan perda; b. Uraian Tugas Dinas Daerah; Mengingat : 1. Kepala Dinas. 26-20/V. Mendagri Tito Karnavian melantik sembilan Pj Gubernur pengganti kepala daerah. TUGAS POKOK DAN FUNGSI : Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan kebijakan daerah serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha Atasan. Kepala daerah juga memiliki kewajiban untuk : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Pemerintah Kata Blitar. Sub Bagian Koordinasi Antar Lembaga; b. Kepolisian Daerah (biasa disingkat Polda) merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan POLRI yang berada di bawah Kapolri. PP Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam. Kepala BPBD adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kata Blitar. Pasal 1. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi Meski memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan kepala daerah, para penjabat kepala daerah memiliki batasan. Kesalahan dalam memahami definisi, tugas, dan wewenang ketiga jabatan tersebut dapat berakibat gagal paham dan. pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian. Menginformasikan laporan penyelengaraan pemerintahaan. FUNGSI : penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub. Perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. Penjabat Kepala Daerah dari Anggota TNI atau Polri. menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk mewakili Gubernur pada pembukaan/penutupan acara resmi Provinsi Kalimantan Timur apabila Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/ Asisten Sekretaris Daerah berhalangan dan melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Sekretaris Daerah Provinsi; dan; dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. b. penyelenggara koordinasi antara jawatan dengan pemerintah daerah C. Dalam jenis wewenang yang berupa Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 7. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik. Pj adalah penjabat, Plt merupakan pelaksana tugas, Pjs adalah penjabat sementara dan Plh yakni pelaksana harian. NAMA JABATAN : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 2. Kepala Badan. Berikut perbedaan Plt, Pj, Pjs dan Plh dirangkum kumparan Kamis (12/5). 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi : a. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan jabatan yang “strategis”, karena perannya sangat besar membantu kepala daerah. A. Perangkat pelaksanaanya adalah perangkat daerah sendiri. Sebagaimana diketahui, pemilihan kepala daerah. 9 & 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah. Sehingga hal-hal teknis kebijakan keuangan daerah, sekda dapat merumuskannya terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah. Gaji dan Tunjangan. 22 Tahun 1999 ini tidak mengenal Kepala Daerah sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali Gubernur. Asisten Sekda: Rp 63. dimentahkan kembali oleh Kepala Daerah maka wibawa Wakil Kepala Daerah akan pudar. Kepala daerah dibantu oleh seorang Wakil gubernur, Wakil bupati, dan Wakil walikota. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga menjelaskan, sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, penjabat kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan yang sama. Dalam. Kedudukan, Tugas, Fungsi Kepala Daerah Kedudukan Kepala Daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan anggota DPRD. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang. 33 Pemerintahan Daerah, kepala daerah dalam menjalankan. membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan bawahan sesuai dengan bidang. 000. 710. Sebagai kepala pemerintahan, tugas presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri kabinet, dan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas pemerintahan. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. penyusunan perencanaan teknis operasional. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. STATUS PERATURAN. Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama. Kepala Badan a. Tugas pertama yang bisa. 183 mempunyai tugas dan wewenag yang sama dengan kepala daerah definitif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala daerah selaku pemimpin daerah memiliki tugas yang berat dan membutuhkan bantuan dari sumber daya manusia yang memiliki keahilian guna membantu tugas dan wewenang yang di miliki, serta. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 20 Juli 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33. Baca Juga : Warga Tolikara Demo Minta Mendagri Perpanjang Masa Jabat Pj Bupati Marthen Kogoya. Tugas pertama yang bisa dijalankan PJ kepala daerah adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan. a. pimpinan. Adapun Bupati dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah otonom, mempunyai kewajiban : a. pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. 170. JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj) kepala daerah menjadi istilah-istilah yang sering didengar setiap kali menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; Untuk melaksanakan tugas pokok seagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : a. Tugas Pokok. A. bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,. 7. 2. Untuk lebih jelasnya simak penjelasan mengenai daftar tugas-tugas bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah beserta wewenang, hak, kewajiban dan larangannya. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan. Apabila kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah. Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; Mengingat : 1. Kedudukan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 adalah sebagai alat pemerintah pusat dan alat pemerintah daerah. Kepala Daerah atau pemimpin instansi tertentu berhalangan untuk dapat menjalankan tugasnya, maka yang akan menjalankan tugas Kepala Daerah adalah pelaksana tugas harian atau pejabat sementara kepala daerah (PJS). melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas pemerintahan daerah b. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan. C. UU Pilkada menegaskan, gelaran Pilkada tahun 2022 dan 2023 diundur ke tahun 2024. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan. 3. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah ; dan f. Mengarahkan penyusuna rencana program Bidang Pajak Daerah dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja. PERWAKILAN: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG • Jum'at, 23/09/2022 •. b.